Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang
dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam
peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa
inggris PPN disebut Value
Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk
jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain
(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak
(konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN
ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP,
dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN
yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN
yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN,
yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN
di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu
Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan
Undang_Undang No. 42 Tahun 2009.
Karakteristik
·
Pajak tidak
langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran
pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
·
Multitahap,
maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi
·
Pajak
objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
·
Menghindari
pengenaan pajak berganda.
·
Dihitung
dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu
dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.
Perkecualian
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang
kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:
Barang tidak kena PPN
·
barang hasil
pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,
meliputi:
- minyak mentah (crude oil).
- Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
- Panas bumi.
- asbes, batu tulis, batu setengah permata,batu kapur, batu apung, batu permata,bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips,kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(phospat), talk, tanah serap (fullers earth),tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
- Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.
- bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
·
Barang-barang
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
- beras
- gabah
- jagung
- sagu
- kedelai
- garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
- daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dibekukan, dikemas atau tidak dikemas,digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
- telur, yaitu telur yang tidak diolah,termasuk telur yang dibersihkan,diasinkan, atau dikemas
- susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
- buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas,dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
- sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
·
makanan
dan minuman
yang disajikan di hotel,restoran,
rumah makan,
warung,
dan sejenisnya,meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak,
termasuk makanan
dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
·
Uang, emas batangan, dan surat berharga
Jasa tidak kena PPN
·
jasa
pelayanan kesehatan medis, meliputi:
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
- Jasa dokter hewan.
- Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
- Jasa kebidanan dan dukun bayi.
- Jasa paramedis dan perawat.
- Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
- Jasa psikolog dan psikiater.((konsultan kesehatan))
- Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
·
jasa
pelayanan sosial, meliputi:
- Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
- Jasa pemadam kebakaran.
- Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
- Jasa lembaga rehabilitasi.
- jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
- jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
·
jasa
pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan
perangko tempel danmenggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
·
jasa
keuangan, meliputi:
- jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
a) sewa guna usaha dengan hak opsi;
b) anjak piutang;
c) usaha kartu kredit; dan/atau
d) pembiayaan konsumen;.
- jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
- jasa penjaminan
·
jasa
asuransi
·
jasa
keagamaan, meliputi:
- Jasa pelayanan rumah ibadah.
- Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
- jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
- Jasa lainnya di bidang keagamaan.
·
jasa
pendidikan, meliputi:
- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
- Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
·
jasa
kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di
bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian
tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
·
jasa
penyiaran yang tidak bersifat iklan
·
jasa
angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
·
jasa tenaga
kerja, meliputi:
1.
jasa tenaga
kerja.
2.
jasa
penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
3.
Jasa
penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
·
jasa
perhotelan, meliputi:
- Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
·
jasa yang
disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
·
jasa
penyediaan tempat parkir
·
jasa telepon
umum dengan menggunakan uang logam
·
jasa
pengiriman uang dengan wesel pos
·
jasa boga
atau katering
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai
0 komentar:
Posting Komentar